Senin, 02 September 2013

Kebebasan Berpendapat Terkekang, Penghambat Pertumbuhan


Image dari pinoy-newmexico.com





Di jaman yang serba digital seperti sekarang, kebutuhan akan cepatnya informasi yang hadir ke tengah masyarakat merupakan bagian terpenting dalam kehidupan sehari-hari. dan yang lebih menarik lagi, dengan kekuatan Internet maka sekarang berita reportase dan opini untuk perbaikan banyak hal dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Setiap masyarakat sekarang dapat dengan mudah memberikan informasi yang terjadi disekitarnya secara langsung meski bukan seorang yang professional dan terikat korporat resmi yaitu wartawan atau reporter media baik media online, cetak maupun elektronik. Yaitu biasa disebut Citizen Journalism atau Jurnalis Warga yang salah satunya adalah blogger. Meski kita tahu masih banyak juga blogger yang menulis curhat dan masalah pribadi tapi dengan perkembangan yang ada, sebagian besar juga sudah beralih menjadi repoter lingkungan sekitarnya. Dan tak sedikit pula penulis opini untuk berbagai masalah politik, sosial dan budaya yang sedang menjadi isu hangat saat ini. Dan isinya tentu saja selain opini, pendapat dan pemikiran baru, pemikiran kritis alias “protes keras” juga sudah menjadi topik menarik yang mulai banyak dilirik Jurnalis Warga.


Di Indonesia sebagai kita wajib bersyukur memiliki kebebasan berpendapat yang dengan mudah kita tuliskan di “lapak” kita masing-masing termasuk mengkritisi keijakan pemerintah yang kita anggap kurang pas. Meski saya pribadi menganggap baha saking bebasnya sebagian ada yang cenderung “kebablasan” dalam mengartikan kebebasan berpendapat itu sendiri. Dimana dengan mudahnya masih ada pengguna internet di Indonesia sekarang dengan mudah menulis pendapat dengan kata-kata kasar dan sangat buruk bahkan menjurus ke kalimat makian baik melalui isi postingan maupun lapak komentar di blog pribadi, portal online hingga sosial media. Meski ada UU ITE di Indonesia yang mengatur tentang lalu lintas interaksi kita tapi semua pasti tahulah bagaimana system Hukum Indonesia yang kondisi juga masih cukup memprihatinkan. Tapi secara garis besar jurnalis warga alias blogger Indonesia sangat beruntung dengan kondisi kebebasan berekspresi melalui tulisan mereka. Dan semua juga sudah cukup pintar memilih kata yang cukup sopan dan baik untuk mengungkapkan pendapat dan protesnya.

Dan untuk menuju Komunitas Asean 2015 hal ini sangat baik karena mendukung dan mengawal program-program dan kebijakan pemerintah yang pasti semua tujuannya untuk kesejahteraan rakyatnya. Terutama untuk membantu mensosialisasikan program berorientasi kerakyatan. Tapi bagaimana dengan Negara Asean lain? ya, tidak semua seberuntung masyarakat Indonesia yang pemerintahnya demokratis dan terbuka dalam menerima kritisan hingga “makian” raakyatnya melalui media terutama online. Salah satunya adalah Filiphina. Di Negara beribukota Manila ini kebebasan berekspresi itu masih sangat mahal. Dimana Filiphina menjadi Negara kedua di dunia yang berbahaya bagi kebebasan pers ditandai dengan banyaknya pembunuhan sadis terhadap para wartawan yang terjadi yang meurut catatan Komite Perlindungan Wartawan yang berbasis di Ne York 73 orang terbunuh sejak 1992 dalam tugasnya sebagai artawan secara langsung.

Bagaimana dengan Jurnalis Warga? Kondisinya juga tak jauh beda, dimana belum lama ini diberlakukan UU Cyber Filiphina yang menurut pemerintahnya beralasan untuk mencegah kejahatan dunia maya. Dimana di Filiphina banyak terjadi prostitusi online yaitu Cyber Sex dan chat video sex yang banyak pelakunya adalah anak dibawah umur baik yang melakukannya dalam sukarela maupun dibawah paksaan hingga pencurian identitas dan spam.

Namun ternyata tidak hanya sebatas itu saja, di bawah UU ini juga dikatakan orang yang melakukan kegiatan online baik berkomentar di media sosial maupun blog juga namun isinya dianggap menyerang dan mencemarkan nama baik seseorang maka bisa di tuntut pidana. 

Tentu saja hal ini sangat merugikan bagi jurnalis warga disana karena tidak bisa lagi menyuarakan pendapat mereka dengan bebas terhalang UU ini. Menurut saya ini sangat merugikan masyarakatnya, termasuk dalam mengahadapi Komunitas Asean 2015 yang berorientasi kerakyatan. Dimana rakyat terlibat secara langsung dengan program-program  yang diterapkan. Dan jika ada yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan tapi itu merupakan kesalahan atau kelemahan pemerintah maka akan sulit terungkap ke permukaan dan dengan cepat untuk dilakukan perbaikan. Karena tidak semua warga memiliki keberanian yang sama untuk menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan hukum jika terikat dengan UU yang mengekang seperti ini.

Untuk Negara yang terkenal dengan legenda ribuan pasang sepatu ibu Negara di masa lalu ini tentu saja bisa menghambat perkembangan Negaranya, dan sedikit banyak pasti juga akan berpengaruh pada Negara lain anggota Asean saat akan memasuki era Komunitas Asean.
Jadi kedepannya saya tentu berharap pemerintah Filiphina bisa merubah kondisi ini dengan mncontoh Negara tetangganya salah satunya Indonesia tentang bagaimana memberikan warganya kebebasan dalam berpendapat di media,karena sebenarnya di era moderen sekarang mayoritas masyarakat sudah cukup cerdas bgaimana cara menyuarakan pendapatnya dengan baik.


Refrensi
http://sports.sindonews.com/read/2012/10/03/40/676655/uu-anti-cyber-sex-di-filipina-diprotes

Tidak ada komentar:

Posting Komentar